Mengurai Hubungan antara Politik dan Kebebasan Pers di Indonesia

Ketika Politik Bersua Pena: Mengurai Dinamika dan Tantangan Kebebasan Pers di Indonesia

Dalam setiap narasi tentang demokrasi, kebebasan pers adalah pilar yang tak terpisahkan. Ia adalah mata dan telinga publik, penyeimbang kekuasaan, dan penjaga akuntabilitas. Di Indonesia, sebuah negara yang telah melalui perjalanan panjang dari otokrasi menuju demokrasi, hubungan antara politik dan kebebasan pers adalah sebuah simfoni kompleks yang kadang harmonis, namun sering kali diwarnai disonansi. Mengurai benang-benang hubungan ini berarti memahami dinamika historis, struktural, dan kultural yang membentuk lanskap media kita hari ini.

Dari Kekangan Orde Baru ke Euforia Reformasi

Sejarah mencatat bahwa di bawah rezim Orde Baru, pers adalah alat kendali politik. Sensor, pembredelan, dan kriminalisasi jurnalis adalah praktik umum. Kebebasan pers hanyalah ilusi, terbatas pada narasi yang menguntungkan penguasa. Namun, badai Reformasi pada tahun 1998 membuka keran kebebasan yang telah lama terkunci. Lahirlah Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menjadi tonggak penting, menjamin kemerdekaan pers dan melarang campur tangan pihak manapun, termasuk pemerintah. Euforia kebebasan pun melanda, ditandai dengan menjamurnya media baru dan semangat jurnalisme investigasi yang membongkar borok-borok kekuasaan.

Saling Ketergantungan yang Ambivalen

Meskipun secara hukum pers dijamin merdeka, realitas di lapangan menunjukkan hubungan politik dan pers jauh lebih bernuansa. Ada semacam simbiosis mutualisme yang ambivalen. Politik membutuhkan media untuk menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan membangun citra positif. Sebaliknya, media membutuhkan politik sebagai sumber berita utama, objek kritik, dan arena pertarungan gagasan.

Namun, di balik saling ketergantungan ini, tersimpan potensi intervensi dan ancaman terhadap independensi pers:

1. Kepemilikan dan Afiliasi Politik: Salah satu tantangan terbesar adalah kepemilikan media oleh konglomerat yang juga memiliki kepentingan politik atau berafiliasi dengan partai politik tertentu. Ketika pemilik media adalah figur politik atau tim sukses kampanye, garis antara kepentingan bisnis, politik, dan editorial sering kali kabur. Hal ini dapat memengaruhi agenda pemberitaan, bias sudut pandang, bahkan menjadi corong propaganda, mengorbankan objektivitas dan integritas jurnalistik.

2. Regulasi dan Legislasi "Karet": Meskipun UU Pers 1999 kuat, undang-undang lain seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering kali menjadi "pasal karet" yang digunakan untuk membungkam kritik. Pasal-pasal tentang pencemaran nama baik atau berita bohong, meskipun dimaksudkan untuk menjaga ketertiban, kerap disalahgunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis atau warga negara yang menyampaikan pandangan kritis terhadap kebijakan atau perilaku politik.

3. Intervensi Langsung dan Tidak Langsung: Bentuk intervensi politik bisa beragam, dari tekanan ekonomi (misalnya, ancaman pencabutan iklan pemerintah), intimidasi fisik atau verbal, hingga penggunaan aparat penegak hukum untuk menginvestigasi atau mempidanakan jurnalis. Di era digital, muncul pula fenomena "buzzer" dan akun-akun anonim yang digunakan untuk menyerang reputasi media atau jurnalis yang dianggap kritis, menciptakan iklim ketakutan dan disinformasi.

4. Polarisasi Politik dan Media: Terutama menjelang dan selama periode politik penting seperti pemilihan umum, media cenderung terpolarisasi. Sebagian media secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan, sementara yang lain berusaha menjaga netralitas namun tetap menghadapi tekanan dari berbagai sisi. Polarisasi ini tidak hanya mengikis kepercayaan publik terhadap media, tetapi juga memperparah perpecahan di masyarakat.

Benteng-benteng Kebebasan Pers

Meskipun tantangan yang ada sangat nyata, kebebasan pers di Indonesia tidaklah tanpa pembela. Ada beberapa kekuatan yang terus berupaya menjaga independensinya:

1. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999: UU ini tetap menjadi benteng hukum utama yang melindungi kemerdekaan pers dan hak-hak jurnalis.
2. Dewan Pers: Sebagai lembaga independen, Dewan Pers berperan penting dalam menjaga etika jurnalistik, memediasi sengketa pers, dan melindungi hak-hak jurnalis dari intervensi.
3. Profesionalisme Jurnalis: Banyak jurnalis yang tetap teguh pada idealisme dan etika profesi, berani menyuarakan kebenaran meski menghadapi risiko. Integritas personal jurnalis adalah fondasi penting.
4. Masyarakat Sipil dan Akademisi: Organisasi masyarakat sipil, komunitas pers, dan akademisi terus aktif mengadvokasi kebebasan pers, melakukan riset, dan mengedukasi publik tentang pentingnya media yang independen.
5. Teknologi dan Media Baru: Internet dan media sosial, meskipun bisa menjadi alat disinformasi, juga membuka ruang baru bagi jurnalisme warga dan platform berita independen yang lebih sulit dikontrol oleh kekuatan politik tradisional.

Masa Depan yang Terus Diperjuangkan

Hubungan antara politik dan kebebasan pers di Indonesia adalah sebuah "perang" yang tak pernah usai. Ia adalah cerminan kematangan demokrasi kita. Ketika politik berusaha merangkul atau bahkan membungkam pena jurnalis, kebebasan pers harus terus berteriak dan berjuang.

Masa depan kebebasan pers di Indonesia akan sangat bergantung pada kesadaran kolektif: dari politisi yang menghargai peran pers sebagai pilar demokrasi, pemilik media yang mengutamakan independensi editorial di atas kepentingan bisnis dan politik, jurnalis yang teguh pada etika dan profesionalisme, hingga masyarakat yang semakin kritis dalam mengonsumsi informasi dan mendukung media yang kredibel. Hanya dengan sinergi ini, pena jurnalis dapat terus menjadi lentera yang menerangi kegelapan kekuasaan, bukan sekadar alat pelayan politik.