Ketika Suara Tak Terdengar: Mengapa Politik Sering Mengabaikan Kaum Marginal?
Politik, dalam esensinya, seharusnya menjadi arena representasi. Sebuah panggung di mana setiap suara, dari yang paling lantang hingga yang paling lirih, memiliki kesempatan untuk didengar dan dipertimbangkan. Namun, ironisnya, dalam praktik politik modern, seringkali ada kelompok-kelompok yang suaranya justru tenggelam, tuntutannya diabaikan, dan keberadaannya dikesampingkan: kaum marginal. Mengapa fenomena ini begitu persisten, bahkan di tengah klaim demokrasi yang inklusif?
Pengabaian ini bukanlah kebetulan semata, melainkan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor struktural, elektoral, dan sosiopolitik. Memahami akar masalahnya adalah langkah pertama untuk mencari solusi.
1. Matematika Elektoral yang Dingin
Dalam sistem demokrasi berbasis suara, politisi dan partai politik cenderung memfokuskan energi dan sumber daya mereka pada kelompok pemilih yang dianggap memiliki "daya tawar" elektoral tinggi. Kaum marginal, yang seringkali tersebar, kurang terorganisir, atau memiliki tingkat partisipasi politik yang rendah, seringkali tidak dipandang sebagai blok suara yang signifikan. Perhatian politik lebih mudah dialihkan kepada kelompok mayoritas, kelas menengah, atau kelompok kepentingan yang memiliki basis suara solid dan terstruktur, karena mereka menjanjikan kemenangan pada pemilu berikutnya.
2. Ketiadaan Daya Tawar Ekonomi dan Lobi
Politik modern tak bisa dilepaskan dari kekuatan ekonomi. Kelompok-kelompok yang memiliki sumber daya finansial besar—perusahaan, konglomerat, atau individu kaya—mampu memengaruhi proses politik melalui lobi, sumbangan kampanye, atau jaringan kekuasaan. Kaum marginal, yang justru minim sumber daya finansial, tidak memiliki kemampuan serupa untuk "membeli" perhatian politik. Suara mereka, betapapun mendesaknya, seringkali kalah bersaing dengan kepentingan-kepentingan ekonomi yang lebih kuat.
3. Visibilitas dan Narasi yang Terpinggirkan
Isu-isu yang dihadapi kaum marginal—seperti diskriminasi struktural, kemiskinan ekstrem, akses terbatas pada layanan dasar, atau kekerasan sistemik—seringkali tidak menjadi narasi utama dalam wacana publik atau agenda media. Media, yang juga terpengaruh oleh rating dan kepentingan komersial, cenderung menyoroti isu-isu yang dianggap lebih "populer" atau "menarik" bagi khalayak luas. Akibatnya, permasalahan kaum marginal dianggap niche, kurang mendesak, atau bahkan dibingkai dengan stereotip negatif, sehingga mengurangi urgensi politisi untuk menanganinya.
4. Kompleksitas Masalah dan Minimnya Kehendak Politik
Masalah yang dihadapi kaum marginal seringkali berakar dalam dan kompleks, membutuhkan solusi jangka panjang, lintas sektor, dan reformasi struktural yang mendalam. Ini bukan jenis masalah yang bisa diselesaikan dengan "solusi kilat" atau program populis yang bisa dipamerkan dalam satu siklus politik. Politisi, yang terikat pada siklus pemilu yang pendek, cenderung menghindari masalah yang rumit dan tidak menjanjikan hasil instan. Kehendak politik untuk melakukan perubahan mendalam yang mungkin tidak populer namun esensial seringkali absen.
5. Bias Struktural dan Institusional
Seringkali, sistem politik dan institusi itu sendiri dibangun dengan bias yang secara tidak sadar atau sadar mengecualikan kaum marginal. Kebijakan yang tidak inklusif, mekanisme partisipasi yang sulit diakses, atau bahkan bahasa hukum yang tidak familiar bagi mereka, dapat menjadi penghalang. Lembaga-lembaga negara mungkin kurang memiliki pemahaman, empati, atau kapasitas untuk menjangkau dan melayani kebutuhan spesifik kaum marginal, sehingga mereka semakin terasing dari pusat kekuasaan.
Membangun Politik yang Lebih Inklusif
Pengabaian terhadap kaum marginal memiliki konsekuensi serius: jurang kesenjangan sosial semakin lebar, kepercayaan publik terhadap demokrasi terkikis, dan potensi konflik sosial meningkat. Untuk membangun politik yang lebih inklusif, diperlukan lebih dari sekadar retorika.
Dibutuhkan kesadaran kolektif dari masyarakat, komitmen politik yang tulus dari para pemimpin, serta reformasi struktural untuk memastikan bahwa setiap suara memiliki platform yang setara. Ini berarti tidak hanya memberi mereka hak pilih, tetapi juga menciptakan mekanisme agar suara mereka benar-benar didengar, dipahami, dan diterjemahkan menjadi kebijakan yang adil. Hanya dengan begitu, politik dapat memenuhi janjinya sebagai kekuatan transformatif yang melayani seluruh elemen masyarakat, bukan hanya segelintir yang beruntung.
