Merangkai Keadilan di Simpul Ekonomi: Sebuah Telaah Politik Ekonomi Progresif
Di persimpangan kekuasaan dan pasar, terhampar medan yang dikenal sebagai politik ekonomi. Ini bukan sekadar disiplin akademis, melainkan arena dinamis di mana keputusan-keputusan politik membentuk lanskap ekonomi, dan sebaliknya, kekuatan ekonomi memengaruhi arah kebijakan negara. Dalam pusaran interaksi ini, pertanyaan fundamental muncul: bagaimana kita dapat memastikan bahwa sistem politik ekonomi yang kita bangun tidak hanya efisien dan bertumbuh, tetapi juga adil secara sosial?
Perspektif keadilan sosial menuntut kita untuk melihat lebih jauh dari angka-angka pertumbuhan PDB semata. Ia mengajak kita untuk menelaah bagaimana kekayaan didistribusikan, bagaimana peluang diakses, dan bagaimana hak-hak dasar dipenuhi bagi setiap individu, tanpa terkecuali. Ini adalah panggilan untuk sebuah politik ekonomi progresif—sebuah kerangka kerja yang secara sadar mengutamakan pemerataan, inklusi, dan martabat manusia.
Politik Ekonomi: Lebih dari Sekadar Angka
Secara tradisional, politik ekonomi mengkaji bagaimana negara (politik) dan pasar (ekonomi) berinteraksi. Namun, dari sudut pandang keadilan sosial, interaksi ini harus dibingkai ulang. Negara tidak boleh hanya menjadi fasilitator pasar bebas yang cenderung memperlebar kesenjangan. Sebaliknya, negara memiliki peran krusial sebagai regulator, redistributor, dan penyedia layanan publik esensial untuk mengoreksi kegagalan pasar dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya.
Pasar, meskipun efisien dalam alokasi sumber daya tertentu, seringkali gagal dalam hal distribusi yang adil. Tanpa intervensi politik yang tepat, pasar dapat menciptakan monopoli, mengeksploitasi pekerja, merusak lingkungan, dan memperkaya segelintir orang di atas penderitaan banyak orang. Di sinilah letak jantung politik ekonomi berorientasi keadilan sosial: mengakui potensi pasar sembari menundukkannya pada etika sosial yang lebih tinggi.
Pilar-Pilar Keadilan dalam Arsitektur Ekonomi
Untuk mewujudkan politik ekonomi yang adil secara sosial, beberapa pilar kebijakan harus ditegakkan:
-
Pajak Progresif dan Redistribusi Kekayaan: Sistem perpajakan harus dirancang agar mereka yang memiliki lebih banyak berkontribusi lebih besar kepada kas negara. Penerimaan ini kemudian digunakan untuk membiayai program-program sosial, seperti pendidikan gratis dan berkualitas, layanan kesehatan universal, perumahan layak, dan jaring pengaman sosial yang kuat. Ini adalah mekanisme fundamental untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan.
-
Regulasi Pasar yang Tegas: Pemerintah harus memiliki kekuasaan untuk mengatur pasar guna mencegah praktik monopoli, memastikan persaingan yang sehat, melindungi konsumen dari eksploitasi, dan menjamin hak-hak pekerja. Regulasi juga diperlukan untuk internalisasi biaya eksternal, seperti dampak lingkungan dari kegiatan produksi, agar tidak dibebankan kepada masyarakat atau generasi mendatang.
-
Investasi Publik pada Sektor Esensial: Pendidikan dan kesehatan bukan hanya komoditas, melainkan hak asasi manusia dan investasi strategis bagi pembangunan bangsa. Politik ekonomi yang adil akan memprioritaskan anggaran besar untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas kedua sektor ini, memastikan bahwa latar belakang ekonomi tidak menjadi penghalang bagi potensi individu.
-
Hak Buruh dan Upah Layak: Keadilan sosial menuntut pengakuan dan perlindungan hak-hak buruh, termasuk hak untuk berserikat, kondisi kerja yang aman, dan upah yang layak untuk hidup (living wage). Upah yang layak adalah fondasi martabat dan daya beli yang akan menggerakkan ekonomi dari bawah ke atas.
-
Partisipasi Demokratis dan Akuntabilitas: Keputusan politik ekonomi yang penting tidak boleh hanya menjadi domain elit. Partisipasi publik yang luas, transparansi, dan akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu.
Tantangan dan Jalan ke Depan
Mewujudkan politik ekonomi yang berpihak pada keadilan sosial bukanlah tugas mudah. Ia berhadapan dengan kekuatan-kekuatan vested interest, ideologi neoliberal yang telah mengakar, serta tantangan globalisasi yang kompleks. Seringkali, ada narasi yang mengadu domba efisiensi ekonomi dengan keadilan sosial, seolah-olah keduanya adalah tujuan yang saling bertentangan.
Namun, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif justru didasari oleh prinsip-prinsip keadilan. Masyarakat yang lebih setara cenderung lebih stabil, memiliki kesehatan publik yang lebih baik, tingkat kejahatan yang lebih rendah, dan inovasi yang lebih besar. Keadilan sosial bukanlah penghalang bagi kemajuan, melainkan fondasinya.
Oleh karena itu, perjuangan untuk politik ekonomi yang adil adalah perjuangan yang berkelanjutan. Ia membutuhkan kepemimpinan yang visioner, masyarakat sipil yang aktif, dan kesadaran kolektif bahwa kesejahteraan sejati hanya dapat tercapai ketika kita merangkai setiap simpul ekonomi dengan benang-benang keadilan. Hanya dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya akan martabat, kesempatan, dan solidaritas.
