Politik Kebudayaan: Warisan Budaya di Simpang Jalan Jati Diri dan Komodifikasi
Warisan budaya, baik yang berwujud (tangible) seperti candi, keris, dan bangunan bersejarah, maupun yang tak berwujud (intangible) seperti tarian, ritual adat, dan bahasa, adalah cerminan jiwa sebuah bangsa, memori kolektif, dan pondasi jati diri. Ia bukan sekadar artefak masa lalu, melainkan entitas hidup yang terus berevolusi, membentuk identitas individu dan komunitas. Namun, dalam lanskap politik kontemporer, warisan budaya seringkali bergerak dari ranah sakral dan otentik menuju arena pertarungan kepentingan: menjadi komoditas politik.
Ketika Budaya Menjadi Alat Politik
Politik kebudayaan adalah arena di mana kekuasaan negara atau kelompok dominan berinteraksi dengan praktik-praktik budaya, baik untuk melestarikan, mempromosikan, mengendalikan, atau bahkan merevisi narasi sejarah dan identitas. Dalam konteks ini, warisan budaya bisa menjadi instrumen yang sangat kuat:
-
Pembangunan Jati Diri Nasional: Negara sering menggunakan warisan budaya untuk memperkuat narasi persatuan, kebanggaan nasional, dan legitimasi kekuasaan. Penetapan hari raya nasional, pengakuan situs warisan dunia oleh UNESCO, atau promosi simbol-simbol budaya tertentu adalah contoh bagaimana negara mengukir identitas kolektif melalui budaya. Namun, proses ini bisa bias, mengabaikan atau menindas keragaman budaya minoritas demi homogenitas yang diinginkan.
-
Diplomasi Budaya dan "Soft Power": Di panggung global, warisan budaya menjadi aset berharga dalam diplomasi. Pertukaran budaya, pameran seni, atau promosi kuliner tradisional dapat meningkatkan citra suatu negara, membangun jembatan antar-bangsa, dan bahkan memengaruhi opini publik internasional. Ini adalah bentuk "soft power" yang memungkinkan negara mencapai tujuan geopolitik tanpa kekuatan militer.
-
Legitimasi Kekuasaan dan Kontrol Narasi: Kelompok politik atau penguasa dapat memanfaatkan warisan budaya untuk melegitimasi posisi mereka, mengklaim sebagai pelindung tradisi, atau bahkan merevisi sejarah agar sesuai dengan agenda mereka. Narasi tertentu tentang masa lalu dapat dipromosikan, sementara yang lain ditekan, membentuk pemahaman kolektif yang menguntungkan rezim.
Sisi Gelap: Ketika Warisan Budaya Dikomodifikasi
Lebih jauh lagi, warisan budaya juga telah menjelma menjadi komoditas ekonomi yang diperdagangkan di pasar global. Fenomena ini, meskipun menjanjikan potensi ekonomi, juga membawa dilema serius:
-
Pariwisata Massal: Destinasi warisan budaya menjadi magnet pariwisata, menghasilkan pendapatan signifikan bagi negara dan komunitas lokal. Namun, arus wisatawan yang tak terkendali dapat menyebabkan kerusakan fisik pada situs, erosi nilai-nilai asli, komersialisasi berlebihan (misalnya, pembuatan suvenir massal yang kehilangan makna), dan bahkan gentrifikasi yang mengusir penduduk asli.
-
Branding dan Eksploitasi Identitas: Warisan budaya sering digunakan sebagai "brand" untuk mempromosikan produk, daerah, atau bahkan identitas nasional. Ini dapat menyebabkan trivialisasi atau pengosongan makna budaya, mengubahnya dari praktik hidup menjadi sekadar logo atau daya tarik visual. Dalam beberapa kasus, hak kekayaan intelektual komunitas adat atas warisan mereka diabaikan demi keuntungan komersial pihak luar.
-
Hilangnya Otentisitas: Demi memenuhi selera pasar atau wisatawan, praktik budaya bisa direkayasa, disederhanakan, atau "dipentaskan" sedemikian rupa hingga kehilangan otentisitas dan kedalaman maknanya. Ritual sakral bisa menjadi pertunjukan, kerajinan tangan tradisional dibuat secara massal dengan kualitas rendah, dan bahasa lokal terpinggirkan demi bahasa global.
Menjaga Keseimbangan: Antara Pelestarian dan Pemanfaatan
Politik kebudayaan yang etis dan berkelanjutan harus mencari keseimbangan antara pelestarian otentisitas warisan budaya dan pemanfaatannya untuk kemajuan. Beberapa pendekatan penting meliputi:
- Partisipasi Komunitas: Masyarakat adat dan komunitas lokal, sebagai pemilik dan penjaga warisan budaya, harus menjadi aktor utama dalam setiap keputusan terkait pelestarian dan pemanfaatan. Pendekatan "dari bawah ke atas" (bottom-up) adalah kunci.
- Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan pemahaman publik tentang nilai intrinsik warisan budaya, bukan hanya nilai ekonominya, adalah esensial. Edukasi dapat mendorong apresiasi yang lebih dalam dan perilaku yang bertanggung jawab.
- Regulasi yang Kuat: Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan dan regulasi yang ketat untuk melindungi warisan budaya dari eksploitasi, memastikan pembagian keuntungan yang adil, dan mencegah pemalsuan atau distorsi.
- Pariwisata Berkelanjutan: Mendorong model pariwisata yang bertanggung jawab, menghormati budaya lokal, meminimalkan dampak negatif lingkungan, dan mengutamakan manfaat bagi komunitas setempat.
Warisan budaya adalah permata tak ternilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia adalah jangkar kita pada masa lalu, cermin identitas kita saat ini, dan jembatan menuju masa depan. Ketika ia ditarik ke dalam pusaran politik dan komodifikasi, ada risiko besar bahwa ruh dan maknanya akan terkikis. Tantangannya adalah memastikan bahwa warisan budaya tetap menjadi sumber inspirasi, pembelajaran, dan jati diri, bukan sekadar alat dalam permainan kekuasaan atau barang dagangan di pasar global. Tanggung jawab ini ada di pundak kita semua.
