Jalur Prioritas Siapa? Politik Transportasi Publik Antara Kebutuhan Warga dan Ambisi Elite
Transportasi publik bukan sekadar infrastruktur fisik; ia adalah urat nadi kehidupan kota, penentu aksesibilitas, kesetaraan, dan bahkan kualitas hidup warganya. Namun, di balik gemerlap proyek-proyek besar dan janji kemudahan mobilitas, tersimpan intrik politik yang mempertanyakan esensi utamanya: apakah transportasi publik dibangun untuk melayani kebutuhan mendesak masyarakat luas, atau justru menjadi panggung bagi ambisi elite dan kepentingan segelintir pihak?
Pertanyaan ini bukan retorika kosong, melainkan refleksi dari dinamika pembangunan transportasi publik di banyak negara, termasuk Indonesia. Kita seringkali dihadapkan pada dilema antara investasi masif pada megaproyek yang terlihat modern, dengan pemenuhan kebutuhan dasar mobilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Megaproyek: Simbol Kemajuan atau Monumen Elite?
Lihatlah pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), atau bahkan kereta cepat. Proyek-proyek ini seringkali digadang-gadang sebagai simbol kemajuan, modernitas, dan solusi jangka panjang untuk kemacetan. Investor tertarik, pengembang properti di sekitar stasiun diuntungkan, dan citra kota pun terangkat. Dari perspektif makro, proyek-proyek ini memang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi emisi (jika berhasil mengalihkan banyak pengguna kendaraan pribadi), dan menciptakan konektivitas di pusat-pusat bisnis.
Namun, pertanyaannya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Seringkali, jalur-jalur utama megaproyek ini melayani area perkantoran, pusat perbelanjaan mewah, atau permukiman kelas menengah ke atas. Tarifnya mungkin masih terasa mahal bagi sebagian besar pekerja bergaji rendah. Jangkauannya pun terbatas, menyisakan tantangan "first mile" dan "last mile" yang belum terpecahkan. Akibatnya, mereka yang tinggal di pinggiran kota, atau yang pekerjaannya tidak berada di jalur utama tersebut, masih harus mengandalkan moda transportasi yang kurang efisien atau bahkan tidak ada. Dalam konteuk ini, megaproyek seolah menjadi "proyek elite" yang lebih fokus pada citra dan keuntungan ekonomi bagi segelintir pihak, ketimbang pemerataan akses bagi seluruh warga.
Kebutuhan Warga: Terlupakan di Balik Gemerlap Proyek?
Di sisi lain, ada suara-suara yang menyerukan pentingnya fokus pada kebutuhan dasar warga. Ini berarti prioritas pada transportasi publik yang terjangkau, mudah diakses, dan mampu menjangkau berbagai sudut kota, terutama area permukiman padat dan terpencil. Sistem bus kota, angkutan kota (angkot), atau bahkan BRT (Bus Rapid Transit) dengan rute yang komprehensif dan tarif bersahabat, seringkali menjadi tulang punggung mobilitas bagi mayoritas masyarakat.
Mereka adalah pelajar, buruh, pedagang pasar, dan pekerja informal yang sangat bergantung pada transportasi publik yang efisien dan murah untuk mencapai tempat kerja, sekolah, atau fasilitas kesehatan. Bagi mereka, kemacetan bukan hanya soal waktu, tetapi juga soal biaya yang terus membengkak dan hilangnya kesempatan. Ketika anggaran besar dialokasikan untuk megaproyek, sistem transportasi publik yang lebih merakyat ini seringkali terpinggirkan, kurang mendapatkan investasi, fasilitasnya usang, dan kualitas layanannya menurun. Ini menciptakan ketidakadilan sosial, di mana mobilitas yang seharusnya menjadi hak dasar, justru menjadi barang mewah bagi sebagian besar warga.
Politik di Balik Pilihan Prioritas
Mengapa dilema ini terus berlanjut? Jawabannya terletak pada politik transportasi itu sendiri.
- Kepentingan Ekonomi dan Bisnis: Proyek-proyek besar seringkali melibatkan kontraktor raksasa, konsultan internasional, dan pembiayaan dari lembaga keuangan besar. Ada lobi kuat dari pihak-pihak ini yang mendorong pembangunan infrastruktur skala besar.
- Prestise dan Citra Politik: Bagi pemimpin daerah atau nasional, megaproyek transportasi dapat menjadi warisan politik yang monumental, simbol keberhasilan, dan daya tarik bagi investor. Hal ini terkadang mengalahkan pertimbangan akan dampak sosial dan pemerataan.
- Keterbatasan Partisipasi Publik: Perencanaan transportasi seringkali didominasi oleh para ahli teknokrat dan pembuat kebijakan, dengan minimnya partisipasi aktif dari masyarakat terdampak. Suara-suara dari komunitas lokal atau kelompok rentan seringkali tidak didengar atau diabaikan.
- Visi Pembangunan yang Parsial: Terkadang, visi pembangunan kota terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik semata, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan sosial, inklusivitas, dan keberlanjutan lingkungan secara holistik.
Menuju Transportasi Publik yang Berkeadilan
Maka, bagaimana kita bisa memastikan transportasi publik benar-benar melayani warganya, bukan sekadar ambisi elite?
- Pendekatan Holistik: Pembangunan transportasi publik harus mengintegrasikan berbagai moda, mulai dari yang paling sederhana (pejalan kaki, sepeda) hingga yang paling canggih (MRT/LRT). Fokus pada konektivitas "first mile" dan "last mile" adalah kunci untuk memastikan semua warga dapat mengakses sistem transportasi secara keseluruhan.
- Partisipasi Publik yang Bermakna: Libatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi. Survei kebutuhan, forum diskusi publik, dan mekanisme umpan balik harus menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan.
- Prioritas pada Aksesibilitas dan Keterjangkauan: Kebijakan tarif harus mempertimbangkan daya beli masyarakat. Subsidi yang tepat sasaran dan integrasi tarif antar moda dapat meringankan beban biaya transportasi bagi warga.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Proses tender, alokasi anggaran, dan dampak lingkungan-sosial harus transparan. Pembuat kebijakan harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil.
- Data dan Bukti: Keputusan pembangunan harus didasarkan pada data kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya proyeksi ekonomi atau tren global semata.
Pada akhirnya, politik transportasi publik harus kembali pada esensi utamanya: melayani mobilitas rakyat. Ini bukan soal memilih antara proyek besar atau sistem sederhana, melainkan bagaimana keduanya dapat terintegrasi secara harmonis untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien, berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Kota yang maju adalah kota yang warganya dapat bergerak dengan mudah, aman, dan terjangkau, tanpa memandang status sosial atau lokasi tempat tinggal mereka. Jalur prioritas haruslah selalu jalur bagi seluruh warga.
