Reformasi Partai Politik: Apa yang Harus Dibenahi?

Mengembalikan Marwah Partai: Urgensi dan Arah Reformasi Politik di Indonesia

Dalam sistem demokrasi modern, partai politik adalah pilar utama yang menyalurkan aspirasi rakyat, merumuskan kebijakan, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Mereka adalah jembatan antara masyarakat dan negara, agen penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun, di banyak negara, termasuk Indonesia, partai politik kerap dihadapkan pada kritik tajam, kehilangan kepercayaan publik, dan dianggap sebagai bagian dari masalah, bukan solusi. Fenomena ini menyoroti satu urgensi krusial: reformasi partai politik.

Lantas, apa saja yang harus dibenahi dari tubuh partai politik agar dapat kembali menjalankan fungsi idealnya dan mengembalikan "marwah" atau kehormatan mereka di mata publik?

Mengapa Reformasi Partai Begitu Mendesak?

Sebelum membahas apa yang harus dibenahi, penting untuk memahami mengapa reformasi ini begitu mendesak:

1. Pudarnya Demokrasi Internal: Banyak partai yang masih didominasi oleh segelintir elite atau tokoh sentral (oligarki), mengesampingkan suara anggota dan kader di tingkat bawah. Proses pengambilan keputusan, termasuk pemilihan ketua dan calon legislatif/eksekutif, seringkali tidak transparan dan minim akuntabilitas.
2. Politik Uang dan Korupsi: Biaya politik yang tinggi, baik untuk operasional partai maupun kampanye pemilu, mendorong praktik politik uang dan korupsi. Partai menjadi sarang transaksi kepentingan, bukan forum ide dan gagasan.
3. Lemahnya Ideologi dan Programatik: Sebagian besar partai cenderung pragmatis dan oportunistik, tidak memiliki ideologi atau platform kebijakan yang jelas dan konsisten. Mereka lebih fokus pada perebutan kekuasaan semata daripada menawarkan solusi konkret atas masalah bangsa.
4. Jauh dari Rakyat: Partai kerap dianggap eksklusif, hanya mendekat saat pemilu, dan tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat di luar agenda elektoral. Mekanisme partisipasi publik yang se meaningful masih sangat terbatas.
5. Krisis Kaderisasi dan Meritokrasi: Proses rekrutmen dan promosi kader seringkali berdasarkan kedekatan atau sumbangan finansial, bukan kapasitas, integritas, atau rekam jejak. Ini menghasilkan pemimpin yang kurang berkualitas dan tidak memiliki visi jangka panjang.

Arah Reformasi: Apa yang Harus Dibenahi?

Untuk mengembalikan fungsi ideal partai dan kepercayaan publik, beberapa area kunci berikut harus menjadi fokus reformasi:

1. Penguatan Demokrasi Internal dan Regenerasi Kader:

   • Transparansi dan Akuntabilitas: Pastikan mekanisme pemilihan ketua, pengurus, dan calon kepala daerah/legislatif dilakukan secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Libatkan seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan strategis.
   • Meritokrasi: Terapkan sistem rekrutmen dan promosi kader berdasarkan kapasitas, integritas, kompetensi, dan rekam jejak, bukan semata karena koneksi atau kekayaan.
   • Pendidikan Politik Berkelanjutan: Partai harus aktif mendidik anggotanya tentang ideologi partai, etika politik, dan isu-isu kebangsaan, menciptakan kader yang berintegritas dan visioner.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Pendanaan Partai:

   • Regulasi Ketat: Perketat aturan mengenai sumber dan penggunaan dana partai, termasuk sumbangan dari individu atau korporasi. Batasi besaran sumbangan untuk mencegah intervensi kepentingan.
   • Audit Independen: Wajibkan audit independen terhadap laporan keuangan partai secara berkala dan publikasikan hasilnya secara transparan.
   • Pendanaan Negara yang Proporsional: Pertimbangkan peningkatan pendanaan negara yang proporsional dan akuntabel kepada partai politik sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada donatur swasta yang seringkali berimplikasi pada politik transaksional.

3. Penegasan Ideologi dan Program Politik yang Jelas:

   • Orientasi Programatik: Partai harus bergeser dari sekadar "kendaraan elektoral" menjadi lembaga yang berfokus pada perumusan kebijakan publik yang komprehensif dan berkelanjutan.
   • Riset dan Analisis Kebijakan: Investasi dalam unit riset internal untuk menghasilkan gagasan dan solusi konkret atas masalah-masalah bangsa, bukan hanya jargon kampanye.
   • Konsistensi: Jaga konsistensi antara ideologi yang dianut, program yang ditawarkan, dan tindakan politik di parlemen maupun pemerintahan.

4. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Partai:

   • Manajemen Modern: Terapkan prinsip-prinsip manajemen organisasi modern dalam pengelolaan partai, termasuk sekretariat yang profesional dan berbasis data.
   • Pengembangan Sumber Daya Manusia: Latih kader tidak hanya dalam hal politik, tetapi juga manajemen, komunikasi, dan advokasi kebijakan.

5. Mekanisme Akuntabilitas dan Pengawasan Internal:

   • Kode Etik yang Tegas: Rumuskan dan tegakkan kode etik bagi seluruh anggota partai, termasuk sanksi yang jelas bagi pelanggar.
   • Lembaga Pengawasan Internal: Bentuk atau fungsikan secara optimal lembaga pengawasan internal yang independen untuk menangani pengaduan dan pelanggaran etika.

6. Keterlibatan Publik dan Responsivitas:

   • Saluran Aspirasi Berkelanjutan: Ciptakan mekanisme yang memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan masukan secara berkelanjutan, bukan hanya saat menjelang pemilu.
   • Responsif terhadap Isu Publik: Partai harus cepat dan tepat merespons isu-isu krusial yang dihadapi masyarakat, serta berani mengambil sikap yang pro-rakyat.

Penutup

Reformasi partai politik bukanlah tugas yang mudah. Ia membutuhkan komitmen kuat dari elite partai, dukungan legislasi dari pemerintah, dan pengawasan aktif dari masyarakat sipil. Namun, tanpa partai politik yang sehat, akuntabel, transparan, dan responsif, mustahil demokrasi dapat berfungsi secara optimal.

Mengembalikan marwah partai berarti mengembalikan kepercayaan publik, memastikan bahwa partai benar-benar menjadi representasi aspirasi rakyat, dan menjadi mesin penggerak bagi terciptanya kebijakan publik yang lebih baik. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan demokrasi Indonesia yang lebih matang dan berdaya.