Keadilan yang Terpasung: Ketika Politik Menjelma Jerat Penjara Lawan
Politik, dalam esensinya, adalah seni pengelolaan kekuasaan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ia seharusnya menjadi arena gagasan, perdebatan konstruktif, dan pencarian solusi terbaik bagi masyarakat. Namun, dalam realitas yang kelam, politik seringkali kehilangan kemuliaannya. Ia dapat berubah menjadi alat yang kejam, sebuah instrumen untuk menekan, membungkam, dan bahkan memenjarakan lawan-lawan politik. Ketika kekuasaan menyeleweng sejauh ini, bukan hanya kebebasan individu yang terenggut, melainkan juga fondasi demokrasi dan keadilan itu sendiri.
Esensi Politik yang Tercemar
Idealnya, oposisi adalah pilar penting dalam sistem demokrasi. Mereka berfungsi sebagai penyeimbang, pengawas, dan alternatif kebijakan yang sehat. Kehadiran oposisi yang kuat memastikan akuntabilitas kekuasaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan. Namun, ketika nafsu kekuasaan absolut mendominasi, oposisi tidak lagi dipandang sebagai mitra dalam demokrasi, melainkan sebagai ancaman yang harus dimusnahkan. Di sinilah politik mulai tercemar, bergeser dari pelayanan publik menjadi alat pemeliharaan kekuasaan semata.
Mekanisme Kriminalisasi Politik
Bagaimana politik dapat menjelma menjadi jerat penjara? Prosesnya seringkali licik dan sistematis:
- Manipulasi Hukum: Undang-undang, yang seharusnya menjadi pelindung keadilan, diinterpretasikan secara selektif atau bahkan dimodifikasi untuk menjerat lawan. Pasal-pasal karet, tuduhan samar, atau penerapan hukum secara retroaktif menjadi senjata ampuh. Kasus-kasus kecil yang mungkin diabaikan pada orang lain, tiba-tiba menjadi prioritas utama ketika menyangkut figur oposisi.
- Pemanfaatan Aparat Penegak Hukum: Lembaga kepolisian, kejaksaan, dan bahkan peradilan dapat dijadikan "tangan panjang" kekuasaan. Penyelidikan yang direkayasa, bukti yang dimanipulasi, atau proses hukum yang dipercepat tanpa mengindahkan prinsip keadilan, adalah beberapa praktik yang merusak integritas institusi ini. Mereka yang seharusnya menjadi pelindung hukum, justru menjadi instrumen penindasan.
- Pembentukan Narasi Publik: Kampanye disinformasi dan demonisasi terhadap lawan politik seringkali mendahului atau menyertai proses hukum. Melalui media yang dikontrol atau opini publik yang dibentuk, lawan politik digambarkan sebagai pengkhianat, kriminal, atau musuh negara, sehingga penangkapan dan pemenjaraan mereka tampak "sah" di mata sebagian masyarakat.
Dampak yang Menghancurkan
Praktik kriminalisasi politik memiliki dampak yang jauh melampaui individu yang dipenjara:
- Bagi Individu: Selain kehilangan kebebasan fisik, mereka menghadapi penghancuran reputasi, trauma psikologis, dan kerugian finansial yang tak terkira. Keluarga mereka juga turut menanggung beban berat dari stigma dan ketidakadilan.
- Bagi Demokrasi: Ini adalah pukulan telak bagi prinsip-prinsip demokrasi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi terkikis, ruang kritik menyempit, dan partisipasi politik warga menjadi tumpul karena ketakutan. Institusi negara, terutama peradilan, kehilangan kredibilitasnya.
- Bagi Masyarakat: Masyarakat hidup dalam iklim ketakutan, di mana kebenaran bisa dipelintir dan keadilan adalah komoditas. Polarisasi semakin dalam, kepercayaan publik terhadap pemerintah terkikis, dan potensi konflik sosial meningkat. Bakat-bakat terbaik mungkin memilih untuk tidak terlibat dalam politik karena risiko yang terlalu besar.
Mencegah Terpasungnya Keadilan
Ketika politik digunakan untuk memenjarakan lawan, itu adalah tanda berbahaya bahwa kekuasaan telah menjadi tirani. Ini adalah pengkhianatan terhadap tujuan luhur politik dan pelanggaran fundamental terhadap hak asasi manusia. Untuk mencegah terpasungnya keadilan, kita memerlukan:
- Peradilan yang Independen: Peradilan harus benar-benar bebas dari intervensi politik dan berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
- Masyarakat Sipil yang Kuat: Organisasi masyarakat sipil dan aktivis HAM harus terus menyuarakan kebenaran dan mengawasi penyalahgunaan kekuasaan.
- Media yang Bebas dan Kritis: Media memiliki peran vital dalam mengungkap kebenaran dan menyoroti praktik-praktik tidak adil.
- Warga Negara yang Berkesadaran: Publik harus kritis, tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah, dan senantiasa menuntut akuntabilitas dari para pemimpin.
Pada akhirnya, tanggung jawab untuk menjaga politik agar tetap berada di jalur yang benar ada pada kita semua. Kita harus senantiasa waspada terhadap tanda-tanda ketika kekuasaan mulai meracuni keadilan, dan menolak setiap upaya untuk mengubah politik dari pelayan rakyat menjadi jerat bagi mereka yang berani berbeda pandangan. Hanya dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa politik akan selalu menjadi alat untuk kemajuan, bukan penindasan.
