Keputusan pemerintah untuk menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional kembali mengguncang ruang publik Indonesia. Status yang secara simbolik dianggap sebagai bentuk penghormatan tertinggi negara terhadap jasa seseorang itu langsung memicu perdebatan luas. Dari media sosial hingga forum akademik, masyarakat terbelah antara mereka yang menilai Soeharto layak mendapatkan penghargaan tersebut dan mereka yang memandang keputusan ini sebagai langkah mundur dalam memahami sejarah bangsa.
Soeharto, sebagai figur sentral Orde Baru, memang memiliki jejak sejarah yang kompleks. Di satu sisi, ia dipuji oleh sebagian masyarakat karena dianggap membawa stabilitas politik, pembangunan infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi selama masa kepemimpinannya. Sebagai presiden yang memerintah lebih dari tiga dekade, Soeharto dianggap oleh para pendukungnya sebagai tokoh yang menanam fondasi modernisasi dan memperluas program-program pembangunan di berbagai daerah.
Namun, di sisi lain, warisan politik Soeharto tidak lepas dari kritik tajam. Kelompok masyarakat sipil, akademisi, hingga aktivis HAM menilai bahwa periode Orde Baru penuh dengan pembatasan kebebasan berpendapat, pembungkaman oposisi politik, serta pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi luka sejarah bagi banyak keluarga korban. Sejumlah peristiwa, seperti penangkapan sewenang-wenang, pembatasan pers, dan tragedi kekerasan politik, sering kali disebut sebagai bagian gelap dari tiga dekade kekuasaan Soeharto.
Perdebatan semakin memanas karena gelar Pahlawan Nasional tidak hanya dimaknai sebagai penghargaan formal, tetapi juga sebagai rekognisi moral. Banyak pihak khawatir bahwa pemberian gelar ini akan menimbulkan kesan bahwa negara mengabaikan atau bahkan menutupi aspek kelam dari masa lalu. Di ruang digital, tanda pagar terkait kontroversi ini sempat ramai, memperlihatkan betapa kuatnya polarisasi opini publik.
Dari sisi akademis, sejumlah sejarawan menilai bahwa sejarah idealnya diperlakukan secara menyeluruh, bukan hanya menyoroti sisi positif atau negatif. Namun, pemberian gelar kepahlawanan sering kali dipandang sebagai narasi resmi negara yang memiliki implikasi besar terhadap cara generasi masa depan memahami sejarah bangsa. Karena itu, kritik yang muncul bukan semata-mata tentang Soeharto sebagai individu, tetapi juga tentang bagaimana negara menentukan standar moral, etika, dan pendidikan sejarah.
Beberapa pihak lain melihat kontroversi ini sebagai cermin kedewasaan demokrasi Indonesia. Perdebatan terbuka di ruang publik dianggap sebagai tanda bahwa masyarakat semakin aktif mengawal proses penulisan sejarah. Meski perbedaan pendapat tidak terhindarkan, diskusi dapat menjadi ruang refleksi kolektif untuk menilai kembali bagaimana bangsa ini ingin mengingat masa lalunya.
Di tengah polemik yang berkembang, pemerintah diminta lebih transparan dalam menjelaskan pertimbangan pemberian gelar tersebut. Tanpa penjelasan yang komprehensif, keputusan ini berisiko memperlebar jurang persepsi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi negara dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan HAM.
Kontroversi gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto bukan sekadar perdebatan tentang satu tokoh. Ia mencerminkan tarik-menarik narasi sejarah, rekonsiliasi masa lalu, serta perjuangan masyarakat dalam membangun memori kolektif yang adil dan seimbang. Bagaimanapun, diskursus ini menunjukkan bahwa publik semakin sadar akan pentingnya sejarah sebagai pondasi identitas bangsa—sebuah proses yang, meski penuh perbedaan, tetap menjadi bagian penting dari perjalanan demokrasi Indonesia.
