Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi di daerah. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau yang menyeret Gubernur Riau, Abdul Wahid. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap sejumlah pihak dan langsung membawa sang gubernur ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Penangkapan Abdul Wahid terjadi pada Senin malam, 3 November 2025, di rumah dinasnya di Pekanbaru. Tim penyidik KPK yang bergerak cepat menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Selain sang gubernur, beberapa pejabat dinas dan pihak swasta juga ikut diamankan.
KPK Bawa Gubernur Abdul Wahid ke Jakarta
Setelah menjalani pemeriksaan awal di Mapolda Riau, Abdul Wahid langsung diterbangkan ke Jakarta menggunakan pesawat komersial pada Selasa pagi, 4 November 2025. Setibanya di Gedung Merah Putih KPK, ia menjalani pemeriksaan lanjutan untuk memperdalam temuan dari hasil OTT tersebut.
Juru bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan bahwa Abdul Wahid dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. “Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam OTT di Riau adalah Gubernur Riau, Abdul Wahid. Saat ini yang bersangkutan telah tiba di Gedung Merah Putih untuk diperiksa secara intensif oleh tim penyidik,” ujar Ali dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap. “Setelah proses pemeriksaan awal, KPK akan segera mengumumkan hasil dan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan,” lanjutnya.
Dugaan Suap Proyek Infrastruktur
Berdasarkan informasi awal, kasus yang menjerat Abdul Wahid diduga terkait praktik suap dan gratifikasi dalam pengadaan proyek infrastruktur di Riau. Proyek tersebut melibatkan sejumlah kontraktor lokal yang disebut-sebut memberikan “fee proyek” kepada oknum pejabat daerah agar memenangkan tender.
KPK menduga praktik tersebut sudah berlangsung cukup lama dan melibatkan beberapa lapisan pejabat. Dalam OTT kali ini, penyidik juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari transaksi suap. KPK kini tengah menelusuri aliran dana tersebut untuk memastikan keterlibatan para pihak.
“Tim masih melakukan pendalaman dan analisis terhadap dokumen serta bukti elektronik yang ditemukan di lokasi. Kami juga akan memeriksa pihak swasta yang diduga menjadi pemberi suap,” ungkap Ali Fikri.
Reaksi Pemerintah Daerah dan Publik
Penangkapan Gubernur Abdul Wahid sontak menghebohkan masyarakat Riau. Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis antikorupsi menilai langkah KPK ini sebagai bentuk nyata dari pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mereka berharap penegakan hukum dilakukan secara transparan tanpa intervensi politik.
“Ini menjadi pelajaran bagi seluruh kepala daerah agar tidak bermain-main dengan anggaran publik. Kami berharap KPK menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya,” ujar Ketua Forum Transparansi Riau, Ahmad Faisal.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau menyatakan bahwa roda pemerintahan akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memastikan pelayanan publik tidak terganggu,” ujarnya dalam konferensi pers singkat.
Langkah Tegas KPK di Daerah
OTT terhadap Gubernur Abdul Wahid menambah daftar panjang kepala daerah yang terjaring operasi KPK dalam beberapa tahun terakhir. Lembaga antirasuah tersebut terus menegaskan komitmennya untuk memperkuat integritas pejabat publik di seluruh Indonesia.
KPK juga mengimbau agar masyarakat berperan aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi melalui kanal resmi yang tersedia. Dengan demikian, pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik bisa dilakukan secara bersama.
Kasus ini kini menjadi perhatian nasional, dan publik menanti langkah selanjutnya dari KPK dalam mengungkap dugaan suap proyek infrastruktur di Riau. Jika terbukti bersalah, Abdul Wahid terancam hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pemeriksaan intensif di Jakarta akan menjadi kunci untuk membuka tabir praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah tersebut.
