Ketika Politik Lupa Hijau: Mengapa Isu Lingkungan Sering Terabaikan?
Di tengah ancaman nyata perubahan iklim, krisis keanekaragaman hayati, dan polusi yang kian merajalela, isu lingkungan seharusnya menjadi prioritas utama dalam agenda politik global maupun nasional. Namun, kenyataannya seringkali berbanding terbalik. Isu-isu hijau seringkali terpinggirkan, dianggap sebagai "anak tiri" yang baru mendapat perhatian saat bencana datang, atau sekadar retorika manis tanpa implementasi konkret. Mengapa demikian? Mengapa isu yang menyangkut keberlangsungan hidup kita dan generasi mendatang ini kerap diabaikan dalam pusaran politik?
Ada beberapa faktor kompleks yang saling terkait menjelaskan fenomena ini:
1. Horizon Politik Jangka Pendek vs. Krisis Lingkungan Jangka Panjang
Siklus politik umumnya berumur pendek, berkisar antara dua hingga lima tahun. Para politisi cenderung fokus pada isu-isu yang dapat memberikan hasil nyata dan dukungan elektoral instan. Manfaat dari kebijakan lingkungan, seperti penurunan emisi karbon atau pemulihan ekosistem, seringkali baru terasa puluhan tahun kemudian. Investasi hijau seringkali tidak memberikan dividen politik instan, sehingga kurang menarik bagi mereka yang berorientasi pada pemilu berikutnya.
2. Dominasi Kepentingan Ekonomi dan Korporasi
Pembangunan ekonomi seringkali dijadikan prioritas mutlak, bahkan dengan mengorbankan lingkungan. Sektor industri ekstraktif, korporasi besar, dan konglomerat memiliki kekuatan lobi yang sangat kuat, seringkali mendikte kebijakan yang menguntungkan mereka secara finansial, meskipun berdampak buruk pada lingkungan. Narasi "lingkungan menghambat pertumbuhan" sering digaungkan, menciptakan dilema palsu antara kemakmuran dan keberlanjutan.
3. Kurangnya Kesadaran dan Tekanan Publik yang Konsisten
Meskipun ada peningkatan kesadaran, isu lingkungan belum selalu menjadi isu "pemecah suara" yang dapat menentukan hasil pemilu bagi sebagian besar masyarakat. Banyak pemilih masih lebih fokus pada isu ekonomi sehari-hari seperti lapangan kerja, harga bahan pokok, atau infrastruktur. Tingkat literasi lingkungan masyarakat yang masih rendah, ditambah dengan banjir informasi dan disinformasi, membuat isu hijau sulit menjadi tuntutan publik yang masif dan berkelanjutan.
4. Kompleksitas dan Sifat Abstrak Isu Lingkungan
Isu lingkungan seringkali kompleks, melibatkan sains, data, dan konsep abstrak (misalnya, jejak karbon, kapasitas daya dukung lingkungan). Sulit bagi politisi untuk menerjemahkannya menjadi janji politik yang sederhana, mudah dicerna, dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Bandingkan dengan janji membangun jalan atau memberikan subsidi, yang lebih konkret.
5. Kurangnya Keberanian dan Visi Politik
Mengatasi masalah lingkungan seringkali memerlukan keputusan sulit yang mungkin tidak populer, seperti memberlakukan pajak karbon, membatasi eksploitasi sumber daya alam, atau mengubah kebiasaan konsumsi. Politisi yang kurang memiliki visi jangka panjang dan keberanian untuk mengambil risiko politik cenderung menghindari isu-isu ini, memilih jalan yang lebih aman dan kurang konfrontatif.
6. Distribusi Biaya dan Manfaat yang Tidak Merata
Kebijakan lingkungan seringkali menimbulkan biaya (misalnya, penutupan tambang, pembatasan industri) yang harus ditanggung oleh pihak tertentu, sementara manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas atau generasi mendatang. Pihak yang merasakan dampak negatif (misalnya, pekerja yang kehilangan pekerjaan) seringkali melakukan perlawanan yang kuat, sementara penerima manfaat yang lebih tersebar tidak memiliki suara yang sama kuatnya.
7. Disinformasi dan Polarisasi Politik
Di beberapa negara, isu lingkungan, khususnya perubahan iklim, telah menjadi bagian dari polarisasi politik. Kelompok-kelompok tertentu menyebarkan disinformasi atau narasi yang meragukan krisis iklim, seringkali didukung oleh kepentingan ekonomi yang ingin mempertahankan status quo. Hal ini menciptakan kebingungan di masyarakat dan melemahkan dukungan terhadap kebijakan lingkungan.
Implikasi Keterabaian
Keterabaian isu hijau dalam politik membawa konsekuensi yang sangat serius: kerusakan ekosistem yang tak terbalik, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam, krisis air dan pangan, pengungsian iklim, hingga ketidakadilan sosial yang semakin parah. Ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah ekonomi, sosial, dan keamanan nasional.
Membangun Jembatan Hijau: Jalan ke Depan
Untuk mengatasi keterabaian ini, diperlukan upaya kolektif dan terintegrasi:
- Pendidikan dan Kampanye Kesadaran: Meningkatkan literasi lingkungan di masyarakat agar isu ini menjadi tuntutan politik yang kuat.
- Integrasi Kebijakan: Memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam setiap sektor kebijakan, mulai dari ekonomi, infrastruktur, hingga kesehatan.
- Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum: Memastikan aturan main yang jelas dan sanksi tegas bagi pelanggar lingkungan.
- Partisipasi Aktif Masyarakat Sipil: Mendorong peran organisasi lingkungan dan komunitas lokal dalam advokasi dan pengawasan.
- Kepemimpinan yang Visioner: Membutuhkan politisi yang berani melihat jauh ke depan, mengutamakan keberlanjutan di atas kepentingan jangka pendek, dan mampu mengedukasi serta memobilisasi publik.
Meninggalkan isu lingkungan di bangku cadangan politik bukanlah pilihan, melainkan sebuah pertaruhan besar yang akan dibayar mahal oleh generasi mendatang. Masa depan yang berkelanjutan adalah investasi politik terbaik yang dapat kita lakukan saat ini. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan planet, tetapi tentang menyelamatkan diri kita sendiri dan kemanusiaan.
