Megapolitan atau Megaprofit? Mengurai Benang Kusut Politik dan Urbanisasi
Urbanisasi adalah salah satu fenomena paling dominan di abad ke-21. Kota-kota tumbuh, meluas, dan menjadi magnet bagi jutaan orang yang mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik gemerlap gedung pencakar langit dan hiruk-pikuk pusat kota, tersembunyi sebuah pertanyaan krusial: siapa sebenarnya yang diuntungkan dari arus urbanisasi ini? Apakah ini tentang kesejahteraan kolektif atau ada kepentingan tersembunyi yang bermain? Jawaban atas pertanyaan ini tidak sesederhana yang terlihat, sebab ia terjalin erat dengan dinamika politik yang kompleks.
Urbanisasi: Daya Tarik dan Tekanan
Kota-kota secara historis selalu menjadi pusat inovasi, perdagangan, dan kesempatan. Janji akan pekerjaan, akses pendidikan, layanan kesehatan yang lebih baik, dan gaya hidup modern mendorong migrasi besar-besaran dari pedesaan. Namun, pertumbuhan yang cepat ini juga membawa tekanan luar biasa pada infrastruktur, lingkungan, dan kohesi sosial. Kepadatan penduduk, kemacetan, polusi, dan kebutuhan akan perumahan yang layak menjadi tantangan sehari-hari bagi sebagian besar penghuni kota.
Di sinilah politik mulai memainkan perannya. Setiap keputusan mengenai tata ruang, pembangunan infrastruktur, perizinan properti, hingga alokasi anggaran publik di kota adalah arena pertarungan kepentingan. Pemerintah kota, sebagai pembuat kebijakan dan regulator, memegang kunci atas arah dan karakter urbanisasi.
Politik di Balik Pembangunan Kota: Jaringan Kepentingan
Ketika sebuah kota berkembang, nilai lahan melonjak drastis. Lahan yang dulunya sepi bisa berubah menjadi area komersial atau permukiman elit bernilai miliaran. Peningkatan nilai ini menciptakan insentif besar bagi berbagai pihak untuk terlibat dalam "permainan" pembangunan kota.
-
Pengembang Properti dan Investor: Mereka adalah aktor utama yang paling jelas diuntungkan. Dengan modal besar, mereka mengakuisisi lahan, membangun gedung, dan menjualnya kembali dengan keuntungan berlipat ganda. Akses terhadap informasi perencanaan kota, izin pembangunan yang mudah, dan koneksi politik seringkali menjadi kunci kesuksesan mereka. Kebijakan yang mendukung pembangunan masif, seringkali tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, adalah angin segar bagi sektor ini.
-
Elit Politik dan Birokrat: Kebijakan tata ruang, perizinan, dan proyek-proyek infrastruktur adalah sumber daya politik yang sangat berharga. Melalui kewenangan mereka, elit politik dapat memberikan kemudahan, konsesi, atau bahkan mengarahkan proyek ke area tertentu yang menguntungkan afiliasi mereka. Korupsi dalam bentuk suap perizinan, mark-up proyek, atau jual beli pengaruh seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari proses ini. Mereka mendapatkan "rente ekonomi" dari posisi kekuasaan mereka.
-
Korporasi Besar: Pembangunan kota juga membuka pasar besar bagi berbagai industri, mulai dari material konstruksi, transportasi, energi, hingga jasa keuangan. Korporasi ini mendapatkan keuntungan dari peningkatan permintaan dan seringkali juga terlibat dalam lobi politik untuk memastikan kebijakan yang pro-bisnis mereka.
Siapa yang Terpinggirkan? Wajah Lain Urbanisasi
Di sisi lain spektrum, ada kelompok besar yang justru menanggung beban atau bahkan terpinggirkan dari proses urbanisasi yang sarat kepentingan ini:
-
Masyarakat Miskin Kota dan Pekerja Informal: Mereka adalah korban pertama dari lonjakan harga lahan dan biaya hidup. Penggusuran paksa sering terjadi demi proyek-proyek pembangunan "modernisasi" kota. Akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau semakin sulit. Mereka hidup dalam kerentanan, dengan akses terbatas pada layanan dasar dan perlindungan hukum.
-
Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal: Di pinggiran kota atau area yang akan dikembangkan, tanah-tanah ulayat atau lahan pertanian seringkali direbut atas nama pembangunan. Hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya seringkali diabaikan, menyebabkan konflik agraria dan hilangnya mata pencaharian.
-
Lingkungan Hidup: Pembangunan kota yang tidak terkendali menyebabkan degradasi lingkungan. Ruang hijau berkurang, polusi udara dan air meningkat, serta risiko bencana alam seperti banjir menjadi lebih sering terjadi akibat perubahan tata guna lahan.
-
Masyarakat Umum (Pengguna Jasa Publik): Meskipun infrastruktur dibangun, seringkali kualitasnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan atau tidak merata distribusinya. Kualitas transportasi publik yang buruk, kemacetan parah, dan minimnya ruang publik yang layak menjadi keluhan umum, menunjukkan bahwa keuntungan pembangunan lebih banyak mengalir ke segelintir pihak daripada dinikmati secara merata.
Mencari Kota yang Berkeadilan
Urbanisasi adalah keniscayaan, namun arahnya bukanlah takdir. Kota yang berkeadilan dan berkelanjutan hanya bisa terwujud jika ada komitmen politik yang kuat untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Ini menuntut:
- Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel: Pengambilan keputusan harus terbuka, partisipatif, dan bebas dari korupsi.
- Perencanaan Tata Ruang yang Inklusif: Kebijakan harus memastikan akses setara terhadap perumahan, layanan dasar, dan ruang publik bagi semua lapisan masyarakat.
- Penegakan Hukum yang Tegas: Melawan praktik korupsi dan kolusi antara pengusaha dan pejabat.
- Pemberdayaan Masyarakat Sipil: Memastikan suara warga didengar dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan pembangunan kota.
Tanpa intervensi politik yang berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, urbanisasi akan terus menjadi proses yang memperlebar kesenjangan, menciptakan kota-kota yang megah namun rapuh, di mana segelintir orang menikmati megaprofit, sementara mayoritas menanggung beban. Pertanyaan "siapa yang diuntungkan" akan terus menjadi pengingat pahit bahwa kota bukanlah hanya kumpulan bangunan, melainkan cerminan dari pilihan-pilihan politik yang kita buat.
