Politik Islam di Indonesia: Antara Peluang Kontribusi dan Tantangan Polarisasi
Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, menawarkan lanskap yang unik dan dinamis bagi politik Islam. Berbeda dengan beberapa negara lain yang mungkin menganut Islam sebagai ideologi negara, Indonesia telah memilih Pancasila sebagai dasar filosofisnya. Kondisi ini menciptakan sebuah dialektika menarik antara aspirasi politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan komitmen terhadap demokrasi pluralistik. Dalam perjalanannya, politik Islam di Indonesia menghadapi beragam peluang untuk berkontribusi positif, namun juga tidak lepas dari tantangan berat, terutama dalam konteks kontemporer.
Sejarah Singkat dan Konteks Demokrasi Pancasila
Politik Islam di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, jauh sebelum kemerdekaan. Peran ulama dan organisasi Islam dalam perjuangan kemerdekaan sangat besar. Pasca-kemerdekaan, dinamika politik Islam diwarnai oleh tarik-ulur antara kelompok yang menginginkan negara Islam dan mereka yang menerima Pancasila sebagai konsensus bersama. Partai Masyumi, misalnya, pernah menjadi kekuatan politik Islam yang signifikan sebelum dibubarkan.
Era Orde Baru cenderung membatasi ruang gerak politik Islam formal, namun di sisi lain, organisasi kemasyarakatan Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah justru berkembang pesat, menjadi pilar penting dalam pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Kedua organisasi ini, dengan basis massa yang masif, dikenal moderat dan inklusif, serta menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila.
Reformasi 1998 membuka kembali keran bagi partai-partai politik berbasis Islam atau yang bernafaskan Islam, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Mereka berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, menunjukkan pergeseran dari tuntutan formalistik (seperti penerapan syariat Islam secara kaku) ke arah perjuangan nilai-nilai Islam dalam kerangka kebangsaan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Peluang Kontribusi Politik Islam
- Basis Demografi dan Sosial yang Kuat: Dengan mayoritas penduduk Muslim, politik Islam memiliki potensi besar untuk menyalurkan aspirasi umat. Jaringan organisasi kemasyarakatan Islam (NU, Muhammadiyah, dan lainnya) yang mengakar kuat hingga pelosok desa, pesantren, madrasah, dan masjid, merupakan modal sosial yang tak ternilai untuk mobilisasi dan pendidikan politik.
- Sumber Etika dan Moralitas dalam Politik: Nilai-nilai Islam tentang keadilan, kejujuran, amanah, anti-korupsi, dan kepedulian sosial dapat menjadi landasan kuat untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, berpihak pada rakyat, dan berintegritas. Politik Islam memiliki peluang untuk menjadi mercusuar moral di tengah tantangan korupsi dan ketidakadilan.
- Penguatan Demokrasi Substantif: Melalui partisipasi aktif dalam pemilu dan legislasi, partai-partai Islam dapat memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip kemaslahatan umat dan bangsa, seperti peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, bukan hanya sebatas simbol atau identitas.
- Diplomasi dan Peran Global: Indonesia dengan model Islam moderatnya dapat menjadi contoh bagi dunia Muslim lainnya. Politik Islam di Indonesia memiliki peluang untuk mempromosikan Islam yang damai, toleran, dan demokratis di kancah internasional, serta menjadi jembatan dialog antarperadaban.
Tantangan dan Hambatan
- Fragmentasi Internal dan Perbedaan Tafsir: Politik Islam di Indonesia tidaklah monolitik. Ada beragam tafsir dan pendekatan, mulai dari kelompok yang lebih formalis (menuntut penerapan syariat secara literal) hingga kelompok substantif (memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kerangka Pancasila). Perbedaan ini seringkali memicu perpecahan dan sulitnya mencapai konsensus, bahkan di kalangan umat Islam sendiri.
- Politik Identitas dan Polarisasi: Isu agama seringkali dieksploitasi untuk kepentingan politik jangka pendek, terutama saat pemilu. Penggunaan sentimen agama untuk menyerang lawan politik atau memobilisasi massa dapat memicu polarisasi tajam di masyarakat, mengikis kohesi sosial, dan merusak nilai-nilai kebhinekaan yang telah dibangun.
- Munculnya Kelompok Ekstremis dan Radikal: Meskipun minoritas, kehadiran kelompok-kelompok yang menolak Pancasila dan ingin mendirikan negara Islam dengan cara-cara kekerasan menjadi ancaman serius. Narasi-narasi intoleran dan radikal dapat mencoreng citra politik Islam secara keseluruhan dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat non-Muslim.
- Persepsi Publik dan Isu Toleransi: Beberapa kalangan masyarakat, termasuk non-Muslim dan sebagian Muslim moderat, masih memiliki kekhawatiran terhadap politik Islam. Ada ketakutan akan "islamisasi" kehidupan publik secara paksa atau berkurangnya ruang bagi keberagaman jika partai-partai Islam mendominasi. Ini menjadi tantangan bagi politik Islam untuk membuktikan komitmennya terhadap pluralisme.
- Pragmatisme Politik dan Korupsi: Seperti partai politik lainnya, partai-partai Islam juga tidak luput dari godaan pragmatisme politik dan kasus korupsi. Jika partai yang mengusung nilai-nilai moral keagamaan justru terjerat korupsi, ini akan menurunkan kepercayaan publik dan merusak citra politik Islam secara keseluruhan.
Jalan Ke Depan: Moderasi, Inklusivitas, dan Kontribusi Nyata
Masa depan politik Islam di Indonesia sangat bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dan berinovasi. Kuncinya terletak pada komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip moderasi, inklusivitas, dan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Politik Islam harus mampu:
- Menjadi Penjaga Konsensus Pancasila: Berperan aktif dalam merawat dan memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi pemersatu bangsa, bukan sebaliknya.
- Fokus pada Isu Substantif: Mengedepankan perjuangan nilai-nilai Islam seperti keadilan sosial, pemberantasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih, ketimbang hanya simbol atau isu identitas.
- Mengedepankan Toleransi dan Dialog: Menjadi pelopor dalam mempromosikan kerukunan antarumat beragama dan membangun jembatan dialog di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
- Melakukan Regenerasi dan Pengkaderan: Menyiapkan kader-kader muda yang kompeten, berintegritas, dan memiliki pemahaman Islam yang komprehensif serta wawasan kebangsaan yang kuat.
Politik Islam di Indonesia berada di persimpangan jalan. Peluang untuk menjadi kekuatan konstruktif yang membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat sangat terbuka lebar. Namun, tantangan polarisasi, ekstremisme, dan pragmatisme politik menuntut kedewasaan dan visi jangka panjang. Dengan merangkul moderasi, inklusivitas, dan fokus pada kontribusi nyata, politik Islam dapat memainkan peran krusial dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, dan beradab dalam bingkai Demokrasi Pancasila.
