Kurikulum: Medan Pertarungan Ideologi di Jantung Pendidikan
Sekilas, pendidikan tampak sebagai ranah netral, sebuah proses mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membekali generasi muda dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan budi pekerti. Namun, di balik buku pelajaran dan metode pengajaran, tersimpan sebuah arena kontestasi yang tak kalah sengit dari panggung politik elektoral: Politik Pendidikan. Inti dari kontestasi ini seringkali berpusat pada kurikulum, yang bukan sekadar daftar mata pelajaran, melainkan manifestasi nyata dari ideologi dan visi tentang masyarakat yang ingin dibentuk.
Pendidikan sebagai Ranah Politik
Mengapa pendidikan begitu politis? Jawabannya terletak pada fungsi fundamental pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah investasi terbesar sebuah negara untuk masa depannya. Ia adalah instrumen utama dalam membentuk warga negara yang loyal, produktif, dan sesuai dengan cita-cita negara. Melalui pendidikan, nilai-nilai kebangsaan ditanamkan, narasi sejarah dibangun, identitas budaya diteguhkan, dan arah pembangunan ekonomi digariskan. Oleh karena itu, siapa yang mengontrol pendidikan, pada dasarnya mengontrol narasi masa depan dan arah peradaban sebuah bangsa.
Kurikulum sebagai Manifestasi Ideologi
Jika pendidikan adalah ranah politik, maka kurikulum adalah jantungnya yang berdetak. Kurikulum bukan hanya sekadar silabus atau daftar topik yang harus diajarkan. Ia adalah sebuah dokumen hidup yang mendefinisikan:
- Apa yang dianggap "pengetahuan penting": Pengetahuan mana yang diunggulkan, mana yang dikesampingkan, dan mana yang bahkan dihilangkan.
- Bagaimana pengetahuan itu disampaikan: Metode pengajaran yang direkomendasikan, pendekatan pedagogis yang dianut.
- Nilai-nilai dan moralitas: Etika, norma sosial, dan pandangan dunia yang ingin ditanamkan pada peserta didik.
- Visi tentang manusia dan masyarakat: Tipe individu seperti apa yang ingin dihasilkan, dan masyarakat seperti apa yang ingin dibangun.
Setiap pilihan dalam kurikulum – mulai dari porsi pendidikan agama, relevansi mata pelajaran kejuruan, inklusi isu-isu sensitif seperti gender atau hak asasi manusia, hingga penggunaan bahasa pengantar – semua adalah cerminan dari ideologi dominan atau yang sedang diperjuangkan. Kurikulum mencerminkan siapa yang memiliki kekuatan untuk mendefinisikan "kebenaran," "kebaikan," dan "masa depan yang ideal."
Kontestasi Kurikulum: Siapa yang Berkuasa?
Kontestasi kurikulum melibatkan berbagai aktor dengan agenda dan pandangan dunia mereka sendiri. Aktor-aktor ini meliputi:
- Pemerintah dan Partai Politik: Mereka seringkali ingin menyelaraskan kurikulum dengan visi pembangunan nasional atau platform politik mereka. Perubahan kurikulum seringkali terjadi seiring dengan pergantian rezim atau menteri pendidikan.
- Kelompok Agama dan Organisasi Masyarakat: Mereka berjuang untuk memastikan nilai-nilai keagamaan atau moralitas yang mereka yakini terintegrasi secara proporsional dalam pendidikan.
- Akademisi dan Pakar Pendidikan: Mereka berupaya mengintegrasikan temuan penelitian terbaru, teori pedagogis modern, dan standar keilmuan internasional.
- Dunia Usaha dan Industri: Mereka menuntut kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, menghasilkan lulusan dengan keterampilan yang siap pakai.
- Orang Tua dan Komunitas Lokal: Mereka menginginkan pendidikan yang relevan dengan konteks lokal dan nilai-nilai keluarga mereka.
- Guru dan Tenaga Pendidik: Sebagai pelaksana di lapangan, mereka seringkali menyuarakan tantangan praktis dan kebutuhan adaptasi kurikulum.
Perdebatan di antara kelompok-kelompok ini seringkali sengit. Mereka beradu argumen, melobi pembuat kebijakan, bahkan memobilisasi massa untuk memengaruhi arah kurikulum. Hasilnya adalah kurikulum yang seringkali merupakan kompromi politik, mencerminkan kekuatan tawar-menawar dari berbagai kepentingan.
Dampak Kontestasi Ideologi pada Pendidikan
Kontestasi kurikulum memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, dinamika ini bisa menjadi sehat. Ia mencegah stagnasi, mendorong adaptasi terhadap perubahan zaman, dan memastikan pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Kontestasi juga dapat memicu refleksi kritis tentang tujuan pendidikan dan mendorong inklusi perspektif yang berbeda.
Namun, jika kontestasi ini berlebihan atau didominasi oleh kepentingan sempit dan politik jangka pendek, dampaknya bisa merugikan. Kurikulum bisa menjadi tidak stabil, sering berganti tanpa evaluasi mendalam, menyebabkan kebingungan di kalangan guru dan siswa. Pendidikan berisiko menjadi alat propaganda ideologi tertentu, mengorbankan pengembangan kritis dan holistik peserta didik demi pemenuhan agenda politik sesaat. Siswa menjadi korban eksperimen kebijakan yang terus-menerus, tanpa kesempatan untuk membangun fondasi pengetahuan dan keterampilan yang kokoh.
Menuju Pendidikan yang Berimbang
Politik pendidikan, dengan kontestasi kurikulum sebagai intinya, adalah realitas yang tak terhindarkan. Namun, adalah tugas kita bersama untuk memastikan bahwa kontestasi ini berjalan secara konstruktif. Penting bagi kita untuk menyadari dinamika ini, terlibat secara kritis, dan menuntut proses pengembangan kurikulum yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti.
Kurikulum bukan sekadar daftar pelajaran, melainkan dokumen hidup yang merefleksikan siapa kita sebagai bangsa dan siapa yang ingin kita jadikan di masa depan. Memahami politik di baliknya adalah langkah awal untuk memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi alat pencerahan dan pembebasan, bukan sekadar alat propaganda atau pemenuhan agenda sesaat. Hanya dengan kesadaran dan partisipasi aktif, kita dapat mengarahkan pendidikan menuju visi yang lebih inklusif, relevan, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak bangsa.
